PT Garuda Indonesia. 2. 26-09-2023. Geografi merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari sifat bumi, analisis gejala alam, dan unsurnya. REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK. 153 dokumen dan selama tahun 2023 berjumlah 105. Melalui acara ”Pak Kecuk Menyapa”, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto didampingi Deputi Bidang Statistik Metodologi dan. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu. Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Standar data selain data statistik dan data geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya di tingkat pusat. Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. Menteri Trenggono menemui Bu Sri Mulyani bersama jajaran di Kantor Kementerian Keuangan. Dokumen ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara sederhana, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Pengertian koperasi. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 9. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak awal tahun. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Walidata Pendukung, memiliki tugas sebagai berikut : 1. SEJAK terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Indonesia semakin mengandalkan peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan penelitian Green Building. Memastikan pemenuhan prinsip SDI. “Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta. Karena dinamika. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. Data State Gobal Islamic Economy Report 2020/2021 juga mencatat bahwa indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik, dan pada 2020 berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. 4 Prinsip Geografi. Periksa kembali dan lengkapi data dirimu. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Membuat Peraturan. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. IP. Pasal 12 (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f digunakan untuk meningkatkan. Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), sehingga peneliti tertarik untuk. 2. Tabel 1: Tabel Analisis Data No Prinsip-Prinsip Arsitektur Tropis Gedung Wisma Dharmala Sakti Jakarta 1 Orientasi Bangunan (utara. Peraturan Menteri No 15 Tahun 2020. 3. Pokja tersebut mendukung pelaksanaan implementasi prinsip SDI sesuai dengan arahan dewan pengarah dan pembina data tingkat pusat untuk melakukan koordinasi dengan daerah, memastikan ketersediaan data, kelengkapan data, arsitektur dan informasi SPBE, memantau. d. (3) I+odusen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data menghasilkan Data sesuai. Dokumen ini dapat menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pangan Pasal 15 (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data Pangan sesuai dengan: a. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Prinsip Satu Data. Seringkali ditemukan berbagai kekeliruan dalam pelaksaan FGD dimana dalam. 08 Juli 2022 Siaran Pers , Satu Data Indonesia Selengkapnya. pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. “Kondisi data saat ini dengan format yang tidak terstandar, tidak ada metadata, tersimpan di masing-masing produsen data, dan banyak yang tumpang tindih menjadi dasar dalam penguatan prinsip Satu Data”, jelas okto pada sambutan pembukaan acara tersebut. Perencanaan data berperan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Data yang dihasilkan oleh. koordinasi antara Dewan Pengarah dan Pembina Data tingkat pusat dengan Instansi Daerah dalam memastikan implementasi prinsip Satu Data Indonesia di dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;kesesuaian Data dengan: a. Halaman ini telah diakses 24318 kali FILE-FILE PERATURAN. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pertanian sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. a. Pada periode triwulan I s. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Pertanian; dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan jalan membangun database pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan dan implementasinya. 08 Juli 2022 Siaran Pers , Satu Data Indonesia Selengkapnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Pembina Data Tingkat Pusat adalah instansi pusat yang diberi kewenangan mela kukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia. 953. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan; dan b. 554. Telp: 021-5255733; Call Center: 021-50816000. Satu Data Indonesia di Daerah: "Provinsi Banten Dorong Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia". Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). 28. Sifat hak asasi manusia yang universal, tidak terbagi, non-diskriminasi tersebut dibahas secara spesifik dalam lingkup prinsip hak asasi manusia. Kementerian PPN/Bappenas menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) 2022 yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso. Key words: public sector, HRM model, sound governance Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan Sebagai salah satu Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, saya menyambut dengan sangat baik pelaksanaan Regsosek ini,” ujarnya dalam Bincang-Bincang Regsosek: Pemanfaatan Satu Data untuk Negeri, Berbagi Manfaat untuk Kesejahteraan Rakyat, di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2022). Dr. Mimpi satu data Indonesia di masa depan seiring dengan peran SNPSI yang dianggap mampu membangun kerangka atau framework untuk membangun jalan panjang SSN di Indonesia. Prinsip satu data yang membuat data tersebut dapat dikatakan akurat, mutakhir, dan bisa dibagipakaikan dan bisa menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan,. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data. Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia di tingkat provinsi secara periodik 4. memastikan terciptanya tata kelola Data yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, harapannya kebijakan Satu Data mampu mewujudkan sistem pengelolaan data yang akuntabel, akurat, terintegrasi, termutakhir, dan terbuka. (3) I+odusen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata. Istilah good governance berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu good dan governance. ; values (“10001”,”Ahmad Imaduddin”,”Batik Kumeli No 50 Bandung”): artinya data yang. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kekayaan sumber, dokumentasi dapat digunakan untuk pengujian, penafsiran, atau peramalan. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana di Indonesia Prinsip penanggulangan bencana merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana alam. insert into mahasiswa: artinya tambahkan data baru ke tabel yang bernama mahasiswa. Sehubungan dengan hal itu, sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di tanah air, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengawal perkembangan industri perbankan syariah dalam implementasi produk-produknya sehingga Pengantar Standar Kepala DepartemenSDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Baca juga: Contoh Sikap Mencerminkan Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan. Data Lainnya. BPS sebagai pembina data statistik sesuai amanat Sistem Statistik Nasional (SSN) maupun Satu Data Indonesia (SDI), bertugas untuk membina dan melakukan koordinasi terhadap KL/Instansi/OPD. Struktur strategi anti Fraud secara utuh menggabungkan prinsip dasar dariBAB 3 DATA ANTROPOMETRI DALAM PERANCANGAN 27 3. kualitas data. melaksanakan prinsip lima benar pemberian obat. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip. 069 jiwa, dan Jawa Tengah dengan 35. Pembina Data Tingkat Pusat adalah instansi pusat yang diberi kewenangan mela kukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan surveilans dapat menggunakan satu cara atau. b. Setelah mencetuskan Regsosek, pemerintah pun menyisipkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dalam program tersebut. com – Di Indonesia, istilah good governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. ketepatan jadwal pemutakhiran Data. Salah satu misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari, antara lain dengan cara pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjagaDisebutkan bahwa, ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang haru dipenuhi. memastikan terciptanya tata kelola Data yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. 27. Lokasi. Focus Group Discussion (F GD) adalah salah satu tata cara pengambila data yang berbentuk kualitatif yang saat ini sering dimanfaatkan dalam berbagai penelitian sosial. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Dalam 60 Detik Kebijakan Satu Data Prinsip Satu Data Implementasi Satu Data Unduh. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Desember 2018 Vol. Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tiga prinsip utama yang akan didorong melalui kebijakan Satu Data Indonesia adalah (i) satu standar data baku, (ii) satu metadata baku, dan (iii) interoperabilitas data. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik. Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi digital, aksesibilitas data akan lebih tinggi. Rapat Dewan Pengarah SDI Tajamkan Strategi dan Program Prioritas. teguh em pat prinsip dasar yaitu satu standa r. Dr. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merekomendasikan. menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA. Pembelian. Daya Tanggap: Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan. kualitas data: menyatakan relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibiltas serta keterbandingan dan konsistensi dari suatu data. Modul 1 ini akan membahas dua pokok bahasan, yakni: (1) prinsip dasar penulisan karya ilmiah, dan (2) struktur penulisan karya ilmiah. Sulitnya mencari data pemerintah karena : 2. Bidang. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat,. Salah satu prinsip Keberlanjutan adalah penerapan tata kelola keberlanjutan. S alam dan bahagia pembaca. Stack dan queue berhubungan dengan struktur data dalam sebuah aplikasi. 241 orang. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip berikut: Memenuhi standar data; Memiliki metadata; Memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan; Menggunakan kode referensi dan/atau data induk. 12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Mahmudi. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi: a. Prinsip ini adalah prinsip yang mempertemukan bahwa jumlah pengeluaran sama dengan pendapatan yang didapatkan. dapat dibaca (readable); d. Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Sementara menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebanyak 1. Namun saat itu komputer dinilai sebagai sesuatu yang bisa menciptakan peluang pasar baru, setelah dapat diterima. instansi vertikan di daerah. Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, Setelah mencetuskan Regsosek, pemerintah pun menyisipkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dalam program tersebut. Perencanaan Data; b. JAKARTA – “Peran Satu Data Indonesia atau SDI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021, antara lain Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Nasional dan penguatan ketahanan pangan. Satu Data Kalimantan Timur. Apalagi sumber daya. PROGRAM NASIONAL "SATU DATA INDONESIA" Liwa Lampung Barat, 19 September 2022. TOOLKIT. membantu Pembina data dalam membina produsen data. dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:13 a. Kendati demikian, dia meyakini, implementasi program Satu Data Indonesia tidak akan efektif jika masih adanya ego sektoral antara berbagai stakeholders terkait lainnya. Sedangkan 19,9 persen menggunakan. 753 dokumen. ” Kalimat penutup ini diucapkan Brigitta Manohara, moderator saat acara Penguatan Data Statistik Sektoral Kementerian dan Lembaga Menuju Satu Data Indonesia untuk Mendukung Indonesia Maju, (30/1), di Aula Gedung 1 Lantai 10 BPS. Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tiga prinsip utama yang akan didorong melalui kebijakan Satu Data Indonesia adalah (i) satu standar data baku, (ii) satu metadata baku, dan (iii) interoperabilitas data. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan mengintegrasikan seluruh data dan informasi geospasial Indonesia yang mengacu pada prinsip satu Georeferensi, Geo-standar, Geo-kustodian dan Geodatabase dalam skala peta 1:50. Soal. Penulis: Hening Sekar Utami. (BPS - Statistics Indonesia) Jl. Ikuti kami:. a. 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 9. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Forum satu data sebagai ruang antarlevel. Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia,. Pertama. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang. Satu Data Dalam 60 Detik Kebijakan Satu Data Prinsip Satu Data Implementasi Satu Data Unduh. Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini. 3-4, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta satudata@kemenag. Umumnya kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan meliputi perencanaan hinggaDokumen ini berisi data dan analisis tentang bank data Kemenparekraf yang mencakup aspek-aspek seperti sumber daya manusia, anggaran, kegiatan, dan capaian kinerja. Tujuan penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia, yaitu untuk penentuan Dasar Data, penentuan Data Prioritas, dan. Satu Data. Pergub ini terdiri dari 10 Bab dan 40 Pasal yang mengatur tentang : ketentuan umum, jenis dan sumber data, prinsip satu data, penyelenggaraan satu data, kerjasama, peran masyarakat, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup. Menteri Trenggono Sholat Ied Bersama Pegawai dan Kurban Sapi Simental 1,2 Ton. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan. Tiga prinsip utama yang akan didorong melalui kebijakan Satu Data Indonesia adalah (i) satu standar data baku, (ii) satu metadata baku, dan (iii) interoperabilitas data. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Portal Satu Data Selayar yang selanjutnya disebut PoSData Selayar adalah. Dengan. Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat)prinsip dasar yaitu: Satu Standar Data; Satu Metadata Baku; Interoperabilitas Data; Referensi Data. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungijawabkan, mudah diakses, dan. Prinsip-Prinsip Warehousing. Pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Kondisi implementasi Tugas Menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. 1 Perwujudan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan. 6 Variabilitas Data Antropometri Antar Etnis 44 BAB 4 RANCANGAN FASILITAS KERJA DUDUK DAN BERDIRI 51You need to enable JavaScript to run this app. berkat rahmat-Nya, booklet Satu Data Indonesia yang disusun oleh. Cibinong - Humas BRIN. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat. (3) Forum Satu Data Daerah diselenggarakan minimal satu tahun sekali. Kembali. idSatu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.